Hanya Mediasi Paguyuban Jeep, Balai Besar TNBTS: Gugatan pada Kami Itu Salah Sasaran

Ilustrasi, mobil Jeep yang tengah melintas di kawasan wisata Gunung Bromo pada Maret lalu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi, mobil Jeep yang tengah melintas di kawasan wisata Gunung Bromo pada Maret lalu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MOJOKERTOTIMES, MALANG – Balai Besar (BB) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menyebut rencana gugatan Paguyuban Jeep Malang Raya terhadapnya adalah salah sasaran. Pasalnya, TNBTS hanya menjalankan fungsi mediasi. Sementara regulasi soal akses wisata yang dijalankan, berasal dari pemerintah pusat. 

Kepala BB TNBTS John Kenedie mengungkapkan bahwa pihaknya tidak turut merumuskan soal kuota jeep yang beroperasi. "Yang tanda tangan dalam kesepakatan itu kan dari Paguyuban Tumpang dan Malang, kami sifatnya hanya mediasi," ujarnya, hari ini (14/6/2019) pada MalangTIMES. 

John mengungkapkan, nomenklatur-nomenklatur yang ada dalam kesepakatan tersebut merupakan hasil koordinasi kedua belah pihak.

John menguraikan, status TNBTS merupakan wisata alam yang bernilai konservasi. "Jadi tidak seperti taman safari yang bebas, penyelenggaraan wisata di TNBTS ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan 48/2010  mengenai pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam," urainya.

Dalam aturan tersebut, John menerangkan bahwa izin usaha hanya diberikan pada masyarakat sekitar. Sehingga keberadaan wisata alam dapat berimbas peningkatan ekonomi masyarakat setempat. 

"Nah, untuk TNBTS itu kan mencakup hanya empat wilayah yaitu Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Sehingga saat dari (Kota) Malang mau masuk, kami minta berkoordinasi dengan teman-teman di Tumpang (Kabupaten Malang)," urainya.

Terkait perjanjian yang dibuat, lanjutnya, merupakan kesepakatan dua pihak tanpa intervensi dari TNBTS. "Soal kuota berapa, itu sudah jadi deal-deal mereka. Kalau perjanjian itu dinilai bermasalah, entah saat ini masih berlaku atau tidak, ya sedianya tidak membawa-bawa TNBTS. Kalau sampai digugat itu ya salah sasaran," tegasnya. 

Meski demikian, John mengaku juga akan melakukan konsultasi pada pemerintah pusat. Terutama terkait penjabaran aturan Permen Kehutanan 48/2010 tersebut. "Kalau memang dibutuhkan, kami akan meminta petunjuk dulu dari kementerian. Sebenarnya kami tidak masalah berapa kuotanya, asalkan tetap mengacu pada aturan termasuk aturan kewilayahan," paparnya. 

John juga mengibaratkan Paguyuban Jeep Malang Raya selayaknya penyewa lahan pada Paguyuban Jeep Tumpang. "Kalau orang Jawa itu kan ada kulo nuwun (permisi), dibicarakan baik-baik karena mau ikut punya usaha di sana. Ibaratnya ada jatah. Itu antara dua pihak, bukan TNBTS," pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Paguyuban Jeep Malang Raya, hari ini (13/6/2019), mengungkapkan kekecewaannya di kantor bersama Peradi Malang yang ada di Jalan Kawi. Paguyuban Jeep Malang Raya merasa diperlakukan tidak adil oleh Paguyuban Jeep lokal di kawasan Wisata Gunung Bromo. 

Hal itu lantaran atas pemberian kuota Jeep untuk mengangkut wisatawan ke Gunung Bromo yang hanya sebanyak 21 Jeep setiap harinya. Dengan berlakunya kuota Jeep 21 unit, unit-unit dari anggota lain tidak berani untuk membawa penumpang sehingga bisa menganggur.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]mojokertotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]mojokertotimes.com | marketing[at]mojokertotimes.com
Top