Ilustrasi tata ruang dan wilayah (Ist)

Ilustrasi tata ruang dan wilayah (Ist)



Komitmen menjadikan tata ruang sebagai panglima pembangunan terus diupayakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. Baik melalui pengawalan tanpa kenal lelah terkait rancangan peraturan daerah rencana detail tata ruang kecamatan (ranperda RDTRK) sampai pada penguatan wilayah perkotaan melalui berbagai konsep pembangunannya.

Hal ini, misalnya, terlihat di  Pakis yang merupakan bagian dari wilayah perkotaan yang ranperda RDTRK-nya sedang diperjuangkan oleh DPKPCK Kabupaten Malang di tingkat pusat.

Pakis sebagai  gerbang antara Malang Raya -provinsi-nasional meniscayakan adanya pertumbuhan ekonomi, sub-urbanisasi, serta permintaan pelayanan yang mengikuti pola perkembangan kota baru. Tanpa adanya pengendalian terstruktur dan dikuatkan dalam regulasi daerah, Pakis akan menjadi Sidoarjo kedua.

"Karena itu, kami berupaya keras untuk mengegolkan ranperda RDTRK-nya. Selain itu, sejak tahun 2017 lalu, kami juga telah menyelesaikan konsep pengembangan Kota Mandiri Pakis atau kami sebut Kompak," kata Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang.

Konsep Kompak ini yang akan menjadi penunjang detail pengembangan Pakis yang memiliki luas wilayah 5.032,13 hektare(ha) serta  terbagi menjadi bagian wilayah perkotaan yang mencakup 9 desa dan 6 wilayah perdesaan.

Konsep Kompak, menurut Wahyu, sebagai identifikasi potensi dan permasalahan di wilayah Pakis untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang berdaya guna dan berkelanjutan. "Dengan potensi besar yang diikuti perspektif permasalahan lokal Pakis, tentunya kami wajib untuk melakukan penyusunan peraturan zonasi sebagai panduan pengembangan wilayah," ujarnya kepada MalangTIMES

Ada empat konsep dasar dalam Kompak yang telah disusun DPKPCK Kabupaten Malang dalam meminimalisasi permasalahan di wilayah Pakis. Yakni, menciptakan kawasan Pakis sebagai kota mandiri secara ekonomi dan permukiman mandiri, fasilitas umum, utilitas serta ruang terbuka hijau secara merata untuk semua tipe perumahan secara efisien. 

Konsep dasar berikutnya adalah pelayanan sistem transportasi mandiri berbasis angkutan umum dengan kemudahan transit antarpusat kegiatan ekonomi dengan perumahan yang terintegrasi. Juga pengelolaan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang estetik dan ekologi kota yang lestari.

"Konsep Kompak itu nantinya mengerucut pada transit oriented development (TOD), yaitu konsep pengembangan simpul transit yang menitikberatkan integrasi sistem pelayanan moda transit dan strategi pengembangan kawasan padat dan terpusat," urai Wahyu.

Selain hal tersebut, pengembangan Pakis juga diarahkan sesuai dengan strategi pembangunan di Kabupaten Malang, yaitu daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sehingga cepatnya pembangunan berkorelasi dengan penguatan lingkungan hidupnya. "Jadi, kami arahkan juga Pakis sebagai kota hijau dan kota inklusif," imbuhnya.

Kota hijau adalah kota yang ramah lingkungan dan dibangun berdasarkan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta dimensi tata kelolanya. "Termasuk kepemimpinan dan kelembagaan kota yang mantap. Ini adalah ejawantah dari program lingkungan hidup di Kabupaten Malang," ujar mantan kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini.

Sedangkan kota inklusif merupakan kota yang secara politik menghargai warganya secara setara. Dalam pendekatan pembangunan, kota inklusif dibentuk dengan adanya lingkungan terbuka yang mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan yang dimilikinya. "Ini semua nantinya mengerucut lebih detail dalam payung hukum berupa perda RDTRK Pakis yang sedang kami kawal kembali," pungkas Wahyu.

 


End of content

No more pages to load