Sidang Paripurna Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Sidang Paripurna Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).



Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi secara perdana dilaksanakan di Kota Malang. Hal itu menyusul penunjukan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menilai kota pendidikan ini lebih siap ketimbang daerah lain.

Baru dilaksanakan secara perdana, sistem ini pun sempat menuai protes. Sehingga, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi. Hal itu sudah dijawab oleh Wali Kota Malang, Sutiaji yang memilih berkirim surat ke Kemendikbud terkait beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini.

Sementara itu, DPRD Kota Malang yang juga beberapa hari terakhir mendapat aduan dari masyarakat membuat beberapa usul dan saran. Diantaranya adalah mengakomodir calon peserta didik yang gugur dalam tahap seleksi sistem zonasi tersebut.

"Terkait PPDB 2019/2020 dengan sistem zonasi disarankan perlu dikaji ulang karena banyaknya keluhan masyarakat yang merasa dirugikan. Menyarankan kepada pemerintah bisa mengakomodir siswa siswi baru yang berpotensi untuk diterima di sekolah negeri apabila masih ada kuota. Terutama yang berprestasi dan tempat tinggal tak jauh dari sekolah," saran anggota DPRD Kota Malang fraksi PDI Perjuangan, Sugiono.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Malang fraksi Gerindra, M Muhsoni menambahkan, agar sistem zonasi dilaksanakan sesuai yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Namun juga memperhatikan kearifan lokal sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Di sisi lain, anggota DPRD Kota Malang fraksi PAN, Ferry Addha menambahkan, sistem zonasi seharusnya tidak hanya berlandaskan jarak tapi juga memiliki standart yang mengacu nilai akademis siswa. Sistem zonasi harus memandang kearifan lokal dan tidak tetap menjalankan peraturan pusat.

"Pemkot Malang harus tanggungjawab dan memberi solusi dengan sistem zonasi yang bermasalah," katanya.

Dia pun mendorong agar Pemkot Malang membantu orangtua siswa yang tak memiliki kemampuan, utamanya biaya yang diakibatkan sistem zonasi PPDB. Selain itu dia menilai perlu ada sosialisasi yang lebih baik lagi berkaitan dengan sistem zonasi tersebut.

Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji juga menegaskan jika pemkot akan terus mencari jalan keluar. Karena sistem zonasi ini merupakan sebuah peraturan yang bukan hanya diatur oleh Kemendikbud, melainkan juga Kemendagri.

Artinya, seluruh daerah nantinya harus menerapkan sistem tersebut. Sehingga Pemkot Malang memilih melakukan evaluasi untuk kemudian melaporkan perkembangan kepada pemerintah pusat.

"Dan Kota Malang ini kan baru yang pertama ditunjuk oleh Kemendikbud, kami pasti akan carikan solusinya," imbuhnya.

Sementara pekan depan, dia berencana memanggil yayasan dan lembaga pendidikan swasta di Kota Malang. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan pembiayaan yang dibebankan di sekolah swasta.

"Pasti akan dicarikan solusi," tegas pria berkacamata itu.


End of content

No more pages to load