Kepala Kanwil DJP III Jatim Rudy Gunawan Bastari (dua dari kiri) saat mengikuti pemusnahan miras ilegal di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Kepala Kanwil DJP III Jatim Rudy Gunawan Bastari (dua dari kiri) saat mengikuti pemusnahan miras ilegal di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



Memasuki akhir semester pertama 2019, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) III Malang masih harus mengerahkan energi maksimal. Pasalnya, dari perolehan ideal 40 persen target tahunan, baru sekitar 27 persen pajak yang terhimpun. Artinya, dari target Rp 35,2 triliun baru terkumpul Rp 9,5 triliun hingga pekan pertama Juni 2019 ini. 

Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari mengungkapkan bahwa rendahnya capaian tersebut sangat terpengaruh dengan melemahnya industri hasil tembakau beberapa waktu terakhir. "Capaian sampai dengan Mei atau Juni sebagian ini baru sekitar 27 persen. Padahal harusnya sampai Mei itu sekitar 40 persen. Ada penurunan signifikan dari perolehan pajak kita," sebutnya.

Rudy mengatakan bahwa ada keluhan dari para pengusaha soal penurunan produksi. "Kan di wilayah DJP Jatim III ini yang paling signifikan atau berpengaruh itu di sektor industri pengolahan tembakau. Dari seluruh WP (wajib pajak) kami di industri tembakau ini memang ada klaim tren penurunan produksi," tuturnya. 

Selain karena pengaruh perekonomian global dan nasional, produksi juga terpengaruh dengan intensitas pekerja. "Mudah-mudahan itu bukan pertanda buruk, mungkin memang karena ada pergeseran produksi karena Lebaran dan segala macam. Sehingga di semester 2 nanti bisa meningkat termasuk penerimaannya. Itu yang kita tunggu-tunggu juga," harapnya. 

Menurutnya, perolehan pajak dari sektor-sektor lain masih relatif stabil. Misalnya dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), hingga pajak bumi dan bangunan (PBB) di luar administrasi pemerintah daerah. "Kalau dari sektor yang lain yaa sedikit banyak masih stabil yaa," tegasnya. 

"Target tahun ini Rp 35,2 triliun, naik sekitar 25 persen dari target tahun lalu. Di tengah-tengah kondisi perekonomian kita yang seperti ini yaa cukup berat juga untuk mencapai target," kesahnya. 

Secara nasional pun, kinerja pertumbuhan penerimaan perpajakan cenderung tidak stabil selama lima tahun terakhir. Anjloknya harga komoditas serta perubahan-perubahan kebijakan di sektor perpajakan termasuk yang menjadi pemicu ketidakstabilan itu.

Meski demikian, pihak DJP Jatim III masih optimis dapat mencapai perolehan maksimal pada tahun anggaran 2019 ini. "Tapi kami masih yakin, karena dengan sinergi pajak dengan Bea Cukai yang selama ini terjalin baik. Bahkan, tahun lalu kami mendapatkan predikat Best Effort untuk penerimaan, ini masih ada harapan untuk mencapai target," pungkas Rudy.

 


End of content

No more pages to load