ilustrasi

ilustrasi



Pemerintah pusat kembali sedang merancang cara memungut pajak dari e-commerce atau transaksi perdagangan berbasis elektronik. Langkah PDKT (pendekatan) ekstensifikasi alias juga terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) III untuk merangkul pelaku e-commerce untuk aktif menjadi wajib pajak (WP). 

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari mengungkapkan bahwa potensi pelaku e-commerce di Malang Raya dan sekitarnya masih sangat besar. "Sebenarnya dari sisi DJP semua pelaku yang di bidang e-commerce maupun perusahaan digital itu lebih mudah untuk dipajaki," ujarnya. 

Hal tersebut karena rekam jejak transaksi yang dilakukan bisa terlacak. "Jadi jelas,  bisa terpantau, yang dari situ (data transaksi) bisa dihitung pajaknya. Kemarin soal yang ditarik (aturan pajak e-commerce) itu bukan berarti ga ada (aturan, karena segala jenis kegiatan usaha itu kan payung hukumnya ada," paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sedianya, aturan yang diharapkan bisa menjaring pajak dari transaksi online. Terbaru, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk mengakomodasi pajak perusahaan digital.

Rudy menguraikan, aturan-aturan perpajakan sebenarnya telah mencakup segala bentuk transaksi baik offline maupun online. "Semuanya sudah tercover, aturan-aturan yang disusun itu hanya untuk memperjelas saja (secara spesifik). Saat aturan itu ditarik bukan berarti nggak ada pajaknya," terangnya.

"Misalnya, kita membeli sesuatu secara online itu meski tidak disadari juga kena PPn yang bayar pajak. Dari sisi corporate, kalau jelas dia (pelaku e-commerce) punya NPWP (nomor pokok wajib pajak), jelas tempatnya, dan transaksinya jelas itu sangat mudah. Jadi nggak mungkin lolos perusahaannya," tambahnya. Dia mencontohkan transaksi pembelian makanan melalui aplikasi transportasi yang secara otomatis terekam datanya. 

Menurut Rudy, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi. Pasalnya, di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah self assessment atau pelaporan mandiri dari WP.

"Kami nggak menunggu aturan, baru bergerak. Selama ini yang dilakukan sosialisasi, pembinaan. Pajak di Indonesia ini kan self assessment. Jadi, yang kami minta adalah kesadarannya untuk berkontribusi pada negara," ucapnya.

 


End of content

No more pages to load