Humas Pengadilan Negeri Banyuwangi Heru Setiyadi

Humas Pengadilan Negeri Banyuwangi Heru Setiyadi



Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi telah menerapkan sistem administrasi pengadilan secara elektroknik atau disebut e-court. Penerapan e-court ini khususnya terkait dengan perkara gugatan perdata.

Menurut Humas Pengadilan Negeri Banyuwangi Heru Setiyadi, penerapan e-court ini didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang kewajiban pendaftaran perkara perdata melalui e-court. Adapun jenis-jenis proses e-court di Pengadilan Negeri Banyuwangi berupa penerimaan gugatan, jawaban, replik duplik, dan atau kesimpulan secara elektronik. “Serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen secara elektronik,” jelas Heru Setiyadi.

Keuntungan menggunakan e-court, menurut Heru, bisa menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Sebab pendaftaran e-court bisa dilakukan dari mana saja dengan mengakses laman e-court Mahkamah Agung. Selain itu pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran.

Hakim kelahiran Banyuwangi ini menambahkan, sistem layanan e-court ini untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh advokat yang sudah disumpah. Setelah mendaftar, advokat pengguna e-court akan mendapatkan username dan password. “Untuk pengguna perseorangan untuk saat ini belum bisa dilakukan. Nantinya pengguna perseorangan akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung,” bebernya.

Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara untuk pendaftaran e-court? Menjawab pertanyaan ini, Heru mengatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memiliki solusi untuk hal ini. Menurut dia,  masyarakat Banyuwangi yang tidak mampu untuk membayar pengacara bisa datang ke pos pelayanan hukum (posyankum) yang ada di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Dijelaskan, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah melakukan MoU posyankum untuk pendampingan masyarakat tidak mampu. Posyankum  menyediakan pengacara yang siap memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian, masyarakat yang tidak mampu tetap bisa mendapatkan layanan e-court. “Untuk mendapatkan pendampingan pengacara yang ada di posbakum ini tidak dipungut biaya karena mereka dibayar oleh negara,” ungkapnya.

Aturan ini, lanjut dia, sangat memuliakan profesi pengacara. Sebab, dengan sistem ini, yang bisa mengakses layanan e-court hanya advokat yang telah disumpah dan terdaftar saja. Sehingga pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara tidak bisa mengakses informasi tentang perkara ini. “Ini juga melindungi pihak yang berperkara dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

 


End of content

No more pages to load