Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja  panitia khusus Ddalam membahas ranperda pemerintahan tentang pembentukan produk hukum daerah, Selasa (23/7/2019). (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus Ddalam membahas ranperda pemerintahan tentang pembentukan produk hukum daerah, Selasa (23/7/2019). (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).



Landasan pembentukan produk hukum Kota Malang akan segera diubah. Saat ini, tahapan fasilitasi hingga pembahasan sudah hampir rampung dilaksanakan. Dalam waktu dekat, perubahan landasan pembentukan produk hukum itu akan segera disahkan.

Juru bicara Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Pemerintahan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ahmad Subandiri menyampaikan, fasilitasi hingga tingkat Provinsi Jawa Timur telah dilakukan. Dari hasil pembahasan, disepakati bahwa rancangan yang dibuat telah memenuhi persyaratan, baik formil maupun materil, untuk dijadikan sebagai peraturan daerah.

"Dalam pembahasan, panitia khusus sepakat ranperda tersebut dijadikan sebagai perda karena telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur," kata Ahmad dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus dalam membahas ranperda pemerintahan tentang pembentukan produk hukum daerah, Selasa (23/7/2019).

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, perubahan landasan pembentukan produk hukum tersebut dilakukan berdasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Acuan produk hukum sebelumnya telah mengalami perubahan dan daerah wajib menyesuaikan diri.

"Selama ini acuan kita masih UU Nomor 32 Tahun 2004. Padahal sudah ada acuan baru dan kita harus mengikuti itu," ungkapnya.

Dia menjelaskan, poin perubahan yang diatur di dalam ranperda terbaru tersebut salah satunya berkaitan dengan pengesahan produk hukum menjadi aturan daerah.  Misalnya konsultasi dan harmonisasi yang wajib dilakukan dalam setiap pembentukan produk hukum. Termasuk adanya pendapat akhir walikota sebelum ranperda disahkan sebagai perda.

"Jadi, dulu itu setelah pendapat akhir fraksi. Ranperda ditandatangani dan walikota melanjutkan dengan sambutan. Tapi saat landasan itu diubah. Maka setelah pendapat akhir fraksi, akan ada pendapat akhir wali kota. Kemudian ranperda disahkan sebagai perda," terangnya.

Sebagai informasi, produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang  dibentuk oleh daerah, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk hukum daerah terdiri dari dua, yaitu berbentuk peraturan dan 
penetapan.

Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu perda, peraturan walikota, dan peraturan DPRD. Sedangan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan wali kota, keputusan DPRD,  keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD. 

 


End of content

No more pages to load